Sekolah itu (seharusnya) Mengajar Berpikir Kritis

Andi, kenalan yang tinggal di Jambi, bercerita kalau ia sedang mengumpulkan bahan tentang sekolah alam. Ia membuka sekolah untuk Suku Anak Dalam di wilayah Taman Nasional Bukit 30. Ia merasa bahwa lingkungan tempat Suku Anak Dalam tinggal kaya sumber daya alam. Sayang mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengelola hal tersebut. Ia tertarik untuk membuat sekolah yang mengajak muridnya memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Sesuatu yang tidak diajarkan oleh sekolah formal.

Mendongeng untuk anak
Saya jadi teringat tiap kali berkunjung ke luar Jawa atau daerah yang jauh dari kota. Saya miris melihat buku pelajaran yang dibuat Pulau Jawa digunakan oleh sekolah-sekolah dari Aceh sampai Papua. Bisa jadi, si pembuat tidak tahu latar belakang calon pengguna bukunya yang beraneka ragam. Bayangkan seorang anak di pedalaman Maluku diajar cara menabung di bank. Padahal, orangtua dan tetangganya hidup dari berburu dan meramu. Orang-orang disekelilingnya tidak akrab dengan konsep uang. Bisa jadi mereka malah belum pernah melihat wujud bank karena lokasi terdekatnya ratusan kilo. Padahal mereka tidak pernah keluar dari kampung. Atau seorang anak di pelosok Papua yang harus menghafal fungsi internet. Padahal belum tentu ada komputer di wilayahnya. Dan, masih banyak lagi cerita seputar sekolah yang memisahkan muridnya dengan lingkungan.
Menurut saya, seharusnya sekolah bukan tempat menyeragamkan seorang murid. Sekolah yang baik mengajak muridnya berpikir kritis. Membuat anak-anak didiknya beranggapan jika belajar itu menyenangkan. Sehingga mereka rajin mencari tahu tentang hal-hal yang ada di sekelilingnya. Pendidikan itu proses membuat dari yang tidak tahu menjadi tahu. Tidak sekadar mengerjakan setumpuk peer dan berlomba untuk mendapat rangking. Yang entah apa gunanya untuk hidup. Kelak, saat tumbuh dewasa, murid-murid yang terbiasa berpikir kritis akan menjadi orang yang gemar bertanya. Mereka juga cenderung akan melakukan sesuatu jika merasa ada yang salah dengan lingkungannya. Tentunya, sekolah seperti ini butuh guru yang memang cinta mengajar dan ingin berbagi. Bukan sekadar guru yang memilih pekerjaan tadi semata untuk mencari nafkah. Berhubung guru ini harus cerdas, sekolah wajib menyuplai mereka dengan berbagai macam buku.

foto by Valens Riyadi

foto by Valens Riyadi

Sekolah yang keren idealnya lengkap dengan perpustakaan. Ada berbagai macam buku di sana. Mulai dari buku-buku cerita dengan gambar menarik hingga ensiklopedi yang berisi ilmu pengetahuan. Guru mengajak murid-muridnya menyukai buku dan banyak membaca. Tidak harus dimulai dengan buku-buku yang berat. Membiasakan membaca bisa dimulai dengan bacaan-bacaan ringan atau komik. Lama-lama, seseorang yang terbiasa membaca buku akan mengembangkan jenis bacaannya. Kelak, ia akan membaca berbagai jenis buku.
Sayangnya, di Indonesia, sekolah semacam itu belum bisa berkembang. Sekolah-sekolah formal masih harus mengikuti kurikulum yang telah ditentukan dari pusat. Yang belum memberikan ruang untuk keanekaragaman. Saya lebih setuju dengan pendapat jika sekolah dan guru pertama seorang anak itu keluarganya. Sekolah formal bukan tempat menitipkan anak untuk dididik. Untuk menciptakan keluarga-keluarga yang bisa menjadi guru, kita perlu membiasakan diri untuk terus belajar. Banyak membaca buku, rajin datang ke diskusi, pergi ke museum, dan menonton film-film bagus. Mari, berusaha lebih pintar supaya kita bisa menjadi sekolah untuk (calon) anak kita. Lebih baik lagi kalau kita bisa membagi kepandaian itu dengan lingkungan.

Give Away Sekolah Impian

http://”//www.youtube.com/embed/qmcZpviA_wM”

Iklan

Curhat Pak Tani

“Petani itu pekerjaan mulia. Mereka menyediakan pangan untuk semua orang di dunia. Tapi kok nasibnya tidak baik ya? Sengsara dan miskin. Saya sendiri mau mengaku petani rasanya kok malu. Tidak sebangga kalau punya pekerjaan lain,” tutur Sumadi, seorang petani hutan yang tinggal di daerah Panggang, Gunungkidul.

Pak Sumadi, dan hampir seluruh penduduk Desa Girisuko hidup dari bertani. Wilayah mereka, tanahnya subur. Kata Pak Sumadi, tanaman apapun bisa tumbuh dengan baik. Sayang, air hanya ada di musim penghujan. Saat musim kemarau, jangankan untuk bertani, untuk konsumsi sehari-hari pun, mereka harus membeli. Ada program bantuan air dari pemerintah dan pihak swasta. Tapi itu tidak cukup, masing-masing keluarga petani berjumlah empat orang, tiap musim kemarau harus membeli empat hingga delapan tangki air dengan harga sekitar 125 hingga 180 ribu rupiah.

Karena petani-petani di Girisuko dan sekitarnya hanya bisa bercocok tanam saat musim penghujan, mereka panen di waktu yang sama. Akibatnya, harga produk pertanian jatuh. Saya sempat bertanya kepada Pak sumadi, pernahkah mereka mencoba mencari sumber air? Bukankah jika mereka bisa bercocok tanam sepanjang tahun harga komuditas pertanian lebih stabil?

Kata Pak Sumadi, air yang ada di kawasan Panggang langsung masuk ke sungai-sungai bawah tanah. Yang dalamnya bisa sampai ratusan meter. Sejauh ini, belum pernah ada yang mencoba mengambil air tersebut. Mungkin, kalaupun bisa, biaya yang dikeluarkan akan sangat mahal, tidak terjangkau oleh petani-petani yang pendapatan per bulannya kurang dari satu juta rupiah.

Dulu, saat Habibie menjadi presiden, pernah ada pembangunan saluran air dari PDAM. Pralon tadi sudah sampai ke desa. Sayangnya, air hanya keluar saat pemasangan pralon selesai. Hingga kini, saluran air tersebut tidak pernah digunakan.

Beberapa tetangga Pak Sumadi kemudian bergabung. Kami ngobrol tentang banyak hal mulai dari tingkat pendidikan, akses jalan, akses informasi, hingga petani yang lebih memilih membeli bibit dari pabrik. Inti dari obrolan tadi, mereka memang turun-temurun miskin. Saya jadi teringat cerita tentang banyaknya program penanggulangan kemiskinan yang tidak berhasil mengurangi angka kemiskinan. Rata-rata program tadi hanya melihat kemiskinan dari satu sisi. Satu tindakan, dianggap bisa mengurangi kemiskinan. Kalau dianalogikan, seperti penderita kanker yang makan obat penghilang nyeri. Hal tersebut tidak menyembuhkan kankernya.

Selama ini saya juga sering mendengar, petani miskin karena sempitnya lahan yang dimiliki. Apakah masalah kemiskinan selesai begitu mereka diberi hak untuk memiliki atau mengelola lahan yang lebih luas? Sepertinya tidak. Saya teringat tahun 2012 lalu saat membuat film dokumenter di Desa Sambeng, Boyolali. Setelah masyarakat mendapat hak kelola hutan, masing-masing petani bisa memanfaatkan ¼ hektar lahan untuk bertani. Beberapa pengurus bahkan mendapat lahan hingga satu hektar. Apakah mereka kemudian sejahtera? Tidak juga. Petani-petani di Sambeng menanami lahannya dengan jagung, ketela, dan kacang yang harga jualnya rendah. Mereka tidak berani menanam komoditas lain yang harga jualnya lebih tinggi karena takut gagal. Juga tidak mengolah hasil panen tersebut untuk mendapat harga jual yang lebih tinggi.

Pendapatan mereka memang meningkat, mereka juga bisa menghemat pengeluaran dengan memasak sayuran dari kebun. Itu artinya mengurangi uang belanja. Tapi bagaimana dengan biaya sekolah yang harus dikeluarkan untuk anaknya? Belum lagi biaya kesehatan yang semakin mahal? Petani-petani di Sambeng menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari tambahan penghasilan. Mereka menggarap lahan Perhutani di tempat lain. Yang ditanam tetap saja jagung, ketela, dan kacang.

Saya jadi teringat dulu sewaktu masih mengelola perpustakaan keliling. Saya dan beberapa teman pernah mengajak anak-anak petani di sebuah desa untuk menggambar dan bercerita tentang cita-citanya. Guru adalah cita-cita paling banyak disebut. Kenapa? Di desa tersebut guru profesi yang terhormat. Pegawai negeri yang punya pendapatan bulanan dan ada jaminan pensiun. Banyak orangtua yang berpesan kepada anaknya, sekolah yang pintar dan setinggi mungkin. Supaya bisa mendapat pekerjaan yang baik. Jangan seperti orangtuamu yang “hanya” petani. Lah, kalau sudah tidak ada orang lagi yang mau jadi petani, nanti bagaimana kita makan? Mau impor terus-terusan?

Saya percaya kalau, nasib seseorang berubah saat ia merubah cara berpikirnya. Hal tersebut butuh proses bertahun-tahun. Ada banyak hal yang mempengaruhi cara berpikir seseorang? Lalu ini tugas siapa? Pemerintah? Bukankah seharusnya kita punya tanggung jawab sosial untuk membantu orang lain? Saya jadi kembali bertanya ke diri saya sendiri. Apa ya yang sudah pernah saya lakukan untuk mereka ya?