Perpustakaan Daerah yang Merana

Minggu lalu, saya pergi ke sebuah perpustakaan daerah untuk mendaftarkan beberapa perpustakaan dusun. Saya sempat ngobrol dengan salah seorang petugas perpustakaan. Sebut saja Bapak A.

Bapak A bercerita kalau perpustakaan daerah memiliki banyak kendala yang berkaitan dengan birokrasi. Dalam satu tahun, mereka mendapat anggaran 200 juta untuk membeli buku. Anggaran ini hanya bisa dipakai sekali dalam setahun. Jika ada buku baru, perpustakaan harus menunggu pada saat anggaran turun. Jadi, jangan pernah berharap bisa membaca buku baru di perpustakaan daerah. Pembeliannya pun melalui tender. Sering terjadi, judul buku yang ingin dibeli perpustakaan tidak bisa seluruhnya dipenuhi.

Bapak A bercerita perpustakaan daerah melayani paket peminjaman buku untuk perpustakaan komunitas. Perpustakaan daerah meminjamkan 100 buah buku ke perpustakaan komunitas. Buku-buku ini diputar tiap bulan dengan perpustakaan komunitas di tempat lain.

Saya tertarik dan ingin mendaftarkan perpustakaan dusun dampingan saya untuk paket peminjaman buku. Saya bertanya pada Bapak A, buku seperti apa saja yang bisa dipinjamkan? Bisakah kami meminta buku dengan judul tertentu? Bapak A menjawab tidak bisa. Perpustakaan daerah memiliki SDM terbatas. Mereka tidak punya waktu untuk memilihkan buku. Jadi seratus buku yang akan dipinjamkan tergantung pada stok buku yang ada.

Saat saya bertanya bisakah kami mengajukan jenis buku yang ingin kami pinjam? Bapak A juga berkata, “Silakan saja mengajukan. Tapi jangan berharap banyak bisa terpenuhi. Kami tidak punya banyak tenaga untuk itu.” Bapak A kemudian bercerita tentang pegawai-pegawai di perpustakaan. Mereka adalah tipe pegawai negeri yang tidak mengenal sistem imbalan dan hukuman. Bekerja rajin atau malas, gaji yang mereka terima sama saja tiap bulan. Sejak tahun 2007, perpustakaan daerah tersebut berusaha membuat komputerisasi katalog untuk semua koleksi bukunya. Sistem ini nantinya akan mempercepat dan mempermudah proses peminjaman buku. Bapak A pesimis kalau katalogisasi buku bisa selesai tahun 2008. Pegawai perpus dibayar lembur berdasarkan jam bukan pekerjaan yang bisa mereka selesaikan. Jadi sama saja jika dalam satu jam mereka bisa menyelesaikan lima atau duapuluh buku.

Saya kemudian bercerita tentang museum-museum yang pernah saya kunjungi. Banyak yang tidak terawat. Petugasnya pun malas-malasan. Sepertinya karena mereka juga tidak mendapatkan imbalan dan hukuman atas pekerjaannya. Bapak A bercerita jika perpustakaan dan museum adalah sarana umum yang tidak menguntungkan untuk para pengambil kebijakan. Para pengambil kebijakan lebih memilih untuk memberikan porsi besar ke dinas-dinas yang bisa mendatangkan uang bagi mereka jika nanti ada proyek. Bapak A juga berkata, para pengambil kebijakan ini jarang ada yang tertarik dengan dinas-dinas yang mencerdaskan banyak orang. Mereka justru takut kalau nanti semakin banyak orang cerdas, semakin banyak orang yang memprotes kebijakan yang dibuat pejabat.

Kami kemudian mengambil kesimpulan kalau orang Indonesia itu tidak benar-benar religius. Mereka hanya melakukan ibadah dalam bentuk ritual. Kebanyakan orang Indonesia tidak mengenal konsep kerja itu ibadah. Mereka juga tidak ingat suatu saat nanti mereka akan mati dan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s